Latest Posts

Jumat, 16 Oktober 2015

PENGANTAR HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

1.           Pengertian dan Istilahnya
Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13). Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara’idh yang artinyabagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua hak yang menerimanya (Moh. Rifa’i, Zuhri, dan Solomo, 1978: 242).
Dari pengertian diatas diperkuat oleh salah satu hadis Nabi SAW., yaitu:
اِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِ يْ حَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . (روه اً حمد واً بوداودوالترمذى وابن ما جه )
“Sesungguhya allah SWT. telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)”.

PENGANTAR HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

1.           Pengertian dan Istilahnya
Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13). Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara’idh yang artinyabagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua hak yang menerimanya (Moh. Rifa’i, Zuhri, dan Solomo, 1978: 242).
Dari pengertian diatas diperkuat oleh salah satu hadis Nabi SAW., yaitu:
اِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِ يْ حَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . (روه اً حمد واً بوداودوالترمذى وابن ما جه )
“Sesungguhya allah SWT. telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)”.

0 komentar:

Selasa, 08 September 2015

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
Pasal 4 KHI:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
Pasal 2 UU Perkawinan:
(1)      Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)      Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahkah Pekawinan Anda?

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
Pasal 4 KHI:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
Pasal 2 UU Perkawinan:
(1)      Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)      Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0 komentar:

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

0 komentar:

back to top